Pengaruh Kebijakan Pemerintah
Pendudukan Jepang di Indonesia
Awal terjadinya perang umumnya
disetujui pada tanggal 1 September 1939, dimulai dengan invasi Jerman ke
Polandia; Britania dan Perancis menyatakan perang terhadap
Jerman dua hari kemudian. Tanggal lain mengenai awal perang ini adalah
dimulainya Perang Cina-Jepang Kedua pada
7 Juli 1937.
Lainnya mengikuti sejarawan Britania
Raya A. J. P. Taylor,
yang percaya bahwa Perang Cina-Jepang dan perang di Eropa beserta koloninya
terjadi bersamaan dan dua perang ini bergabung pada tahun 1941. Artikel ini
memakai penanggalan konvesional. Tanggal-tanggal awal lainnya yang sering
dipakai untuk Perang Dunia II juga meliputi invasi Italia ke Abisinia pada
tanggal 3 Oktober 1935. Sejarawan Britania raya Antony Beevor memandang
awal Perang Dunia Kedua terjadi saat Jepang menyerbu Manchuria bulan Agustus
1939.
Tanggal pasti akhir perang juga
tidak disetujui secara universal. Dari dulu disebutkan bahwa perang berakhir
saat gencatan senjata 14 Agustus
1945 (V-J Day), alih-alih penyerahan
diri resmi Jepang (2 September 1945); di sejumlah teks sejarah Eropa,
perang ini berakhir pada V-E Day (8 Mei
1945). Meski begitu, Perjanjian Damai dengan Jepang baru
ditandatangani pada tahun 1951, dan dengan Jerman pada
tahun 1990.
Dengan
penandatangan ini maka Perang Dunia II membawa akibat bagi bangsa
Indonesia, yaitu:
1.
Akibat positif, yaitu
imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,
2.
Akibat negatif, yaitu
Indonesia dijajah Jepang
Masa
penjajahan Jepang di Indonesia walaupun tidak begitu lama akan tetapi
mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin. Kebijaksanaan
Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu:
1.
Menghapuskan pengaruh – pengaruh
Barat di kalangan rakyat Indonesia.
2.
Menggerakkan rakyat Indonesia demi
kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Adapun
berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai
berikut.
Sistem
Pemerintahan
Pada
mulanya kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena
berusaha menarik simpati dengan cara-cara berikut:
1)
Mengumandangkan propaganda bahwa Jepang
merupakan“Saudara Tua” bangsa Indonesia.
2)
Menggunakan bahasa Indonesia di samping
bahasa Jepang sebagai bahasa resmi
3)
Mengikutsertakan orang-orang Indonesia
dalam organisasi-organisasi resmi pemerintahan Jepang.
4)
Menarik simpati umat Islam dengan
mengizinkan organisasiMajelis Islam A’la Indonesia tetapberdiri.
5)
Bendera Merah Putih boleh dikibarkan
berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia
Raya boleh dinyanyikan disamping lagu kebangsaan Jepang Kimigayo.
6)
Rakyat diwajibkan menyerahkan besi tua.
7)
Semua harta peninggalan Belanda yang
berupa perkebunan, pabrik, maupun bank disita.
Dalam
bidang politik pemerintahan, Jepang membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat
dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). Dalam susunan
pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang
dipimpin oleh Syucho, Si(Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten)
sipimpin olehKencho, Gun (Kewedanan) dipimpin
oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho,
dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.
Pengaruh Kebijakan Pemerintah Pendudukan Jepang
terhadap Pergerakan Kebangsaan Indonesia
A. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang
Politik
Kebijakan
pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang
semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal20 Maret 1942, dikeluarkan
peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk
perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang
mengendalikan seluruh organisasi nasional.
- Selain itu, Jepangpun melakukan
propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
- Menganggap Jepang sebagai saudara
tua bangsa Asia (Hakko Ichiu)
- Melancarkan semboyan 3A (Jepang
pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)
- Melancarkan simpati lewat
pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
- Menarik simpati umat Islam untuk
pergi Haji
- Menarik simpati organisasi Islam
MIAI.
- Melancarkan politik dumping
- Mengajak untuk bergabung
tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta
Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan
Belanda.
Selain
propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan
badan-badan kerjasama seperti berikut:
- Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan
tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan
tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
- Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian
Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari
berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan
perusahaan).
Penerapan
sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan
perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi
17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan
Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di
Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan
militer:
- Daerah bagian tengan meliputi Jawa
dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas denagn kantor pusat di
Batavia (Jakarta).
- Daerah bagian Barat meliputi
Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai oleh tentara
keduapuluhlima.
- Daerah bagian Timur meliputi
Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan
armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.
Selain
kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan
dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi
pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou
Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga
pemerintahan militer yakni:
- Pembentukan Angkatan
Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan
dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
- Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun,
yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang
dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral
Tanabe.
- Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun,
yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian
dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan
ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.
Untuk
kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di
Dalat/Vietnam.
Pada
masa pendudukan Jepang perjuangan untuk mencapai kemerdekan dilakukan secara
kooperatif (bekerja sama) serta dengan cara sembunyi-sembunyi atau bawah tanah.
Adapun organisasi-organisasi buatan Jepang yang digunakan untuk menanamkan
nasionalisme Indonesia antara lain sebagai berikut.
a. Gerakan
Tiga A
Gerakan
Tiga A dibentuk pada bulan April 1942, dengan ketuanya adalah Mr. Syamsudin.
Semboyan Gerakan Tiga A adalah:
1.
Nippon Cahaya Asia,
2.
Nippon Pelindung Asia, dan
3.
Nippon Pemimpin Asia.
Tujuan Gerakan Tiga A adalah menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah
pelindung dan pemimpin Asia. Namun, rakyat Indonesia telah mengetahui maksud
propaganda gerakan tersebut. Karena tidak mendapat sambutan dari rakyat, maka
Gerakan Tiga A dibubarkan.
b. Pusat
Tenaga Rakyat (Putera)
Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pendirinya adalah Empat
Serangkai yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara,
K.H. Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah memusatkan seluruh kekuatan rakyat untuk
membantu Jepang menghadapi Sekutu.
c. Badan
Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In)
Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana
Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya
adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini
adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam
mengambil keputusan.
B. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang
Ekonomi
Pada
kedua aspek ini, praktek eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang
terhadap bangsa Indonesia dan Anda bisa membandingkan dampak ekonomi dan sosial
dengan dampak politis dan birokrasi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem
pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:
- Kegiatan ekonomi diarahkan untuk
kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah
digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita
seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak
lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan
pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi
pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.
- Jepang menerapkan sistem pengawasan
ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat.
Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa
persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga
barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus
memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak
langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula,
pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan
perkebunan merusak tanah.
- Menerapkan sistem ekonomi perang
dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang
kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan
dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan
rakyat baik fisik maupun material.
Pada
tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga
tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya
pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara
besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta
instansi resmi pemerintah. Dampak dari
kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk
pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini
menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan,
gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah
satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng)
angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya
penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat
dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).
Kebijakan pemerintah pada pendudukan Jepang pada bidang social antara lain
berupa pengerahan tenaga rakyat untuk melaksanakan kerja paksa. Selain itu,
para pemuda juga diwajibkan untuk masuk menjadi anggota organisasi militer
maupun semi militer yang dibentuk Jepang.
Romusha
Romusha
adalah kerja paksa (tanpa dibayar) pada zaman penduduka Jepang. Tujuannya adalah
membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat Jepang. Sarana dan
prasarana tersebut antara lain jembatan, lapangan terbang, serta gua-gua tempat
persembunyian.
Kinrohosi
Kinrohosi
adalah kerja paksa (tanpa dibayar) untuk para pamong desa dan pegawair
rendahan. Mereka diperlakukan sebagai tenaga romusha yang lainnya. Para
kinrohosi banyak yag dikirim ke luar Jawa untuk membantu membuat pertahanan
tentara Jepang.
C. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang
Militer
Pada
aspek militer ini, badan-badan militer yang dibuat Jepang semata-mata karena
kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam perang Pasifik.
Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi Sekutu.
Memasuki tahun kedua pendudukannya (1943), Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer. Hal ini disebabkan karena situasi di medan pertempuran (Asia – Pasifik) semakin menyulitkan Jepang. Mulai dari pukulan Sekutu pada pertempuran laut di Midway (Juni 1942) dan sekitar Laut Karang (Agustus ’42 – Februari 1943). Kondisi tersebut diperparah dengan jatuhnya Guadalacanal yang merupakan basis kekuatan Jepang di Pasifik (Agustus 1943).
Situasi di atas membuat Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi Sekutu.
Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.
a)
Seinendan (Barisan Pemuda), dibentuk
tanggal 9 Maret 1943 dengan anggota para pemuda usia 14-22 tahun.
b)
Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dibentuk
tanggal 29 April 1943 dengan anggota para pemuda usia 23-25 tahun.
c)
Fujinkai (Barisan Wanita), dibentuk
pada bulan Agustus 1943, dengan anggota para wanita usia 15 tahun ke atas.
d)
Gakutotai (Barisan Pelajar), anggotanya
terdiri dari murid-miridd sekolah lanjutan.
e)
Heiho
(Pembantu Pranjurit Jepang), dibentuk pada bulan April 1943
dengan anggota pemuda berusia 18-25 tahun.
f)
PETA (Pembela Tanah Air), dibentuk
pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan tujuan untuk memoertahankan tanah air
Indonesia dari penjajahan bangsa Barat.
g)
Jawa Hohokai (Kebaktian Rakyat
Jawa), dibentuk pada tanggal 1 Maret 1944 dengan
tujuan untuk mengerahkan rakyat agar mau membantu atau berbakti kepada Jepang.
h)
Suisyintai (Barisan Pelopor), dibentuk
pada tanggal 24 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944.
Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat.
D. Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang
Sosial Budaya
Di
bidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan
karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa
pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan
kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam
organisasi militer maupun semi militer. Dibidang budaya terjadi keharusan
menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan
membungkukkan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang
pada setiap pagi hari (Seikerei).
0 komentar:
Posting Komentar