Akibat Perang Dunia II

Akibat Perang Dunia II

1.      BIDANG POLITIK

Kemenangan pihak sekutu (Inggris, Perancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dalam mengakhiri Perang Dunia II tidak terlepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan bantuan (perlengkapan, tentara,dan persenjataan) yang mampu mempercepat berakhirnya perang dengan kemenangan di tangan Sekutu. Perang Dunia II telah menghancurkan hegemoni negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Spanyol, dan Portugis yang sudah berabad-abad memegang kendali kekuasaan di berbagai belahan dunia.

Muncul masalah baru yaitu adanya pertentangan kepentingan dan persaingan perebutan hegemoni antara negara anggota sekutu dalam usaha untuk menjadi negara yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia hingga melahirkan dua negara adikuasa (kekuatan raksasa) yaitu Amerika Serikat (kuat secara material) dan Uni Soviet (kuat secara psikologis) yang mengambil alih hegemoni tersebut.

Uni Soviet dan Amerika Serikat saling berlomba menanamkan penagruhnya pada negra lain dengan berbagai cara sehinga dampaknya negara-negara di dunia terbagi menjadi 2 dimana negara-negara Eropa Timur, Jerman Timur dan beberapa negara Asia seperti Cina, Korea Utara, Kamboja, Laos dan Vietnam berada dibawah pengaruh Uni Soviet yang selanjutnya dikenal dengan Blok Timur. Sementara negara-negara Eropa Barat dan banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin berada dibawah kekuasaan Amerika Serikat yang selanjutnya dikenal dengan Blok Barat.

Kedua negara adikuasa tersebut memiliki ideologi yang berlawanan dimana Amerika Serikat dengan ideologi Liberalis-Kapitalis(paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dari kebaikan hidup) sementara Uni Soviet dengan ideologi Sosialis-Komunis(paham yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif agar menjadi masyarakat yang bahagia). Sistem politik dan ekonomi internasional mengalami polarisasi yaitu liberalisme versus sosialisme-komunisme .

Munculnya politik memecah belah dimana terjadi perpecahan dari berbagai negara sebagai dampak dari persaingan pengaruh dua negara adikuasa tersebut, seperti negara Jerman, Korea, dan Vietnam(Indo Cina) berdasarkan ideologi liberal dan sosialis-komunis.

Dibentuklah pakta pertahanan untuk saling mengimbangi kekuatan lawan dimana Amerika Serikat membentuk NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara sementara Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa(1955) dengan anggota Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania.

Berdirinya pakta pertahanan memunculkan rasa saling curiga dan perlombaan persenjatan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan Perang Dingin.

Munculnya negara-negara baru dan merdeka di Asia-Afrika yang merupakan bekas jajahan bangsa barat seperti Indonesia, India, Pakistan, Srilanka, dan Filipina. (dampak positif)

2.      BIDANG EKONOMI

Perekonomian dunia terbagi atas sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat pada negara, dan sistem ekonomi campuran. Dimana sistem ekonomi liberal berlaku di negara-negara kapitalis. Sistem ekonomi terpusat pada negara berlaku di negara-negara komunis. Dan sistem ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka.

Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di Eropa Barat dan Amerika Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (welfare state) sehingga menyediakan dana sosial yang besar untuk mensubsidi kesehatan, pendidikan, pensiunan, dan dana sosial lainnya bagi masyarakat.

Amerika Serikat memanfaatkan keadaan dimana banyak negara yang membutuhkan bantuan ekonomi untuk memperbaiki negaranya (dengan menanamkan pengaruhnya) jika tidak maka negara-negara tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni Soviet. Maka Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar pengaruh Uni Soviet. Dengan bantuan tersebut selanjutnya mampu membuat kedudukan Amerika menjadi kuat sebab ia berhasil menciptakan ketergantungan negara peminjam pada Amerika.

Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan beberapa program untuk membangun kembali perekonomian dunia, seperti:

a.       Marshall Plan

merupakan program untuk membantu perekonomian negara-negara Eropa Barat. Program ini disetujui dalam konfrensi Paris 1947 dan pemberian bantuan ini diakhiri pada tahun 1951. Sebuah negara dapat memperoleh bantuan ini dengan memenuhi kesepakatan sebagai berikut.

1)        Amerika Serikat akan memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara Eropa Barat untuk membangun kembali perekonomiannya.

2)        Sebagai imbalan negara peminjam diwajibkan :

·         Berusaha menstabilkan keuangan masing-masing negara dan melaksanakan anggaran pendapatan yang berimbang.

·         Mengurangi penghalang-penghalang yang menghambat kelancaran perdagangan antara negara-negara peminjam.

·         Mencegah terjadinya inflasi.

·         Menempatkan perekonomian negara masing-masing negara atas dasar sendi-sendi perekonomian yang sehat.

·         Memberikan bahan-bahan yang diperlukan Amerika Serikat untuk kepentingan pertahanan.

·         Meningkatkan persenjataan masing-masing negara untuk kepentingan pertahanan.

·         Bantuan akan dihentikan apabila di negara peminjam terjadi pergantian kekuasaan yang mengakibatkan negara tersebut melaksanakan paham komunis.

Dengan Marshall Plan maka tertanamlah dasar-dasar terbentuknya kerjasama yang erat antara negara-negara Eropa Barat dalam pembangunan perekonomiannya. Sejak tahun 1951 maka Amerika Serikat lebih mengutamakan konsolidasi pertahanan terhadap kemungkinan meluasnya paham komunis.

b.      Doctrine Truman

Merupakan kebijakan untuk membantu secara khusus negara Yunani dan Turki dengan maksud membendung kedua negara tersebut dari pengaruh komunis dan Uni Soviet serta memerangi pemberontakan yang dilancarkan gerilyawan-gerilyawan komunis dalam negeri.

c.       Point Four Program

Merupakan program bantuan dalam bentuk perlengkapan ekonomi kepada negara-negara berkembang. Serta bantuan militer yang diberikan pada negara-negara berkembang khususnya Asia.

d.      Colombo Plan

Merupakan program kerjasama bagi pembangunan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Program yang dicetuskan di Colombo 1951 dengan peserta pertama negara-negara persemakmuran Inggris yang selanjutnya diikuti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Pada tahun 1957 terbentuklah kerjasama dalam bidang perdagangan antara 7 negara Eropa Barat (Perancis, Italia, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Denmark) dengan nama Pasar Bersama Eropa (PBE)

Inggris memprakarsai berdirinya daerah perdagangan bebas Eropa yang meliputi 5 negara (Inggris, Norwegia, Swedia, Swiss, dan Austria).

Negara-negara di Eropa Timur yang tidak mendapatkan bantuan Marshall Plan karena berhaluan komunis sehingga dampaknya pembangunan ekonomi di Eropa Timur tidak secepat pembangunan ekonomi di Eropa Barat sebab seluruh aktivitas perekonomian diatur dan dikuasai oleh negara (berpusat pada pemerintah). Seluruh industri dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, pertanian diatur menurut pola pertanian pemerintah dimana hanya sebagian kecil tanah pertanian yang boleh dimiliki secara pribadi.

Negara-negara Eropa Timur membangun perekonomian dengan pola Uni Soviet dan prinsip ekonomi komunisme, yaitu melaksanakan pembangunan perekonomian jangka pendek yang dilanjutkan dengan program jangka panjang.

Perkembangan ekonomi negara yang berada di luar Eropa juga mengalami kemerosotan sebab sistem perekonomian mereka sebelum Perang Dunia II terjadi lebih banyak tergantung pada negara-negara Eropa yang memiliki jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Setelah Perang Dunia II hubungan antara negara-negara Eropa dengan negara jajahan menjadi terputus.

Negara-negara jajahan melepaskan diri dan menjadi negara merdeka serta berusaha membangun perekonomiannya sendiri atau dengan bantuan negara lain sehingga tidak dapat membangun perekonomiannya dengan cepat.

Negara-negara di luar Eropa terjerat utang untuk membangun perekonomian sehingga perkembangan perekonomiannya tidak secepat negara-negara Eropa Barat.

Jerman dan Jepang tumbuh kembali sebagai negara industri, setelah memperoleh bantuan modal dari Amerika Serikat.

Di bentuklah 2 badan ekonomi dunia sebagai perwujudan perkembangan sistem ekonomi kapitalis yaitu IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia (World Bank).

Tugas kedua badan tersebut adalah memberi dan menyalurkan bantuan keuangan kepada negara agar dapat melakukan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negaranya.

3.      BIDANG SOSIAL

Munculnya gerakan sosial untuk membantu memulihkan kesejahteraan rakyat yang porak-poranda akibat perang dengan mendirikan lembaga internasional untuk memelihara perdamaian dunia. Hal ini terwujud dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations).

Amerika Serikat membentuk badan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak dengan nama United Nations Relief Rehabilitation Administration (UNRRA). Tugas pokok badan ini adalah meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah bekas pendudukan Jerman. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, bibit tanaman, hewan ternak, alat-alat perindustrian, dan rumah sakit. UNRRA (satu bagian dari PBB) dibubarkan sebab tugas untuk memberikan bantuan pembangunan kembali negara Eropa telah dilaksanakan oleh European Reconstructions Plan atau yang dikenal dengan Marshall Plan.

PENGARUH SISTEM EKONOMI INTERNASIONAL BAGI INDONESIA

Sistem ekonomi yang berkembang pasca Perang Dunia II adalah liberalisme dan sosialis-komunisme, dimana kedua sistem inilah yang dijadikan landasan kinerja pembangunan ekonomi bangsa Eropa, Asia, dan Afrika yang rusak akibat perang.

Perkembangan Perekonomian di Indonesia sebagai dampak dari berakhirnya Perang Dunia II.

1.      Pada awal kemerdekaan (1945-1950) sistem ekonomi di Indonesia adalah upaya untuk melakukan perubahan dari sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

·         Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949 keadaaan politik dan ekonomi Indonesia masih sangat kacau Indonesia belum seutuhnya merdeka dan laju inflasi sangat tinggi disebabkan karena  beredarnya mata uang Jepang dan mata uang NICA yang tak terkendali, serta blokade ekonomi dari Belanda.

·         Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi Indonesia awal kemerdekaan adalah seperti dilakukan Konferensi Ekonomi, Pinjaman Nasional, hubungan dagang melalui BTC (Banking and Trading Corporation), mengeluarkan ORI, mendirikan Bank Indonesia, rasionalisasi, kasimo plan, dan yang lainnya masih saja mengalami kegagalan.

·         Kegagalan upaya membentuk sistem ekonomi Nasional disebabkan karena saat itu fokus pemerintah adalah untuk memberantas berbagai pergolakan yang muncul di dalam negeri belum lagi ditambah usaha Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia sehingga rakyat masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.

2.             Sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1950-1959 adalah liberalisme.

·         Sistem liberalisme bisa tertanam kuat di Indonesia karena Belanda sebagai negara yang pernah berkuasa atas Indonesia merupakan negara penganut liberalisme.

·         Landasan kinerja politik dan ekonomi liberalisme berdampak pada tidak stabilnya politik. Hal ini disebabkan karena tiap kabinet memilki masa kerja yang sangat singkat yang disertai dengan program yang selalu berganti menyebabkan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi selalu gagal.

·         Kegagalan liberalisme diterapkan di Indonesia menyebabkan muncul sikap anti kolonialisme dan imperialisme.

3.     Sistem ekonomi nasional Indonesia pada tahun 1959-1969 adalah Sosialisme.

·         Pemerintah Indonesia periode 1959-1969 menggunakan Sosialisme sebagai landasan kinerja pemerintahan, dan dasar kehidupan ekonomi serta politik Indonesia pasca kegagalan liberalisme.

·         Pemerintah Indonesia periode 1959-1965 memperkuat sikap anti kolonialisme dan imperialisme dengan mengeluarkan Manipol (Manifestasi Politik) dan USDEK (UUD’45,Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Manipol adalah dokumen yang berisi tentang pokok dan program umum Revolusi Indonesia.

·         Pembangunan ekonomi Indonesia baru mulai dilaksanakan sejak 1961-1969 dengan dilaksanakannya program pembangunan nasional sistem berencana dirasakan kehidupan masyarakat mulai membaik dan sejahtera.

·         Berbagai langkah dilakukan dan dikeluarkan Presiden Sukarno guna menanggulangi masalah ekonomi masa ini adalah Deklarasi Ekonomi (DEKON) tetapi upaya inipun gagal sebab bantuan dana dari IMF tidak juga dicairkan (sebab Indonesia melakukan aksi Dwikora). Keadaan Indonesia semakin diperparah dengan adanya pemberontakan oleh PKI sehingga keadaan ekonomi Indonesia selama Orde Lama tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

·         Presiden Sukarno mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi terpimpin di Indonesia yang dipengaruhi gagasan dan pemikiran komunisme untuk menciptakan sosialisme versi Indonesia. Sementara itu, sistem ekonomi liberal seperti yang dilakukan IMF ternyata sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Indonesia.

·         Jadi sistem ekonomi komunisme yang berkembang di Uni Soviet mempengaruhi sistem dan pembangunan perekonomian Indonesia pasca Perang Dunia II. Pemerintah Orde Lama ingin supaya di Indonesia terwujud sebuah masyarakat sosialis dan ini ditempuh dengan cara mengatasi atau melampaui feodalisme tanpa melalui kapitalisme sehingga hasilnya Indonesia mengalami kegagalan.

4.     Indonesia masa Orde Baru (1969-1998)

·         Sistem ekonomi Indonesia masa Orde Baru (pasca gagalnya sistem ekonomi terpimpin) tidak dapat terlepas dari pengaruh sistem ekonomi kapitalisme (sistem ekonomi yang mengandalkan kekuatan, dinamika pasar dan kapital (uang) sebagai motor penggeraknya).

·         Sistem tersebut terlihat dari adanya upaya penyusunan REPELITA, tahapan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sampai tinggal landas.

·         Selama Orde Baru pembangunan hanya diarahkan demi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sehingga menimbulkan kerugian pada berbagai aspek kehidupan. Atas nama pembangunan banyak tanah dirampas, hutan ditebang, dan modal hanya bertumpuk pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

·         IMF dan Bank Dunia menjadi mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Kedua badan tersebut pada awalnya bertugas secara berkala mengatur supaya pinjaman dapat dikembalikan oleh negara pengutang tetapi mereka tidak mengontrol dan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dan politik sebuah negara.

·         Tetapi sejak 1980 kedua badan ini memperoleh kekuasaan yang tidak terbatas sehingga mereka dapat mendikte negara-negara untuk mengubah tata perekonomiannya kalau mau menerima bantuan IMF dan Bank Dunia. Sejak saat itu dimulailah era neoliberalisme yang sama sekali tidak memberikan ruang bagi campur tangan negara dalam mengatur dan mengelola perekonomian semua diserahkan pada mekanisme pasar. Karena perubahan tersebut maka memberikan dampak pula bagi Indonesia IMF dan Bank Dunia semakin mendikte Indonesia seiring dengan meningkatnya utang luar negeri Indonesia sehingga pada tahun 1998 mengalami keruntuhan ekonomi.

·         Sejak tahun 1998 perekonomian Indonesia dikendalikan oleh IMF dan Bank Dunia. Hal ini terlihat dengan adanya privatisasi BUMN serta perusahaan milik negara lainnya, mergernya banyak bank dan penghapusan dana-dana subsidi (seperti BBM) yang mampu mendatangkan dampak buruk (negatif) bagi Indonesia seperti banyaknya pengangguran, rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dsb. Jadi kebijakan ekonomi yang harus dijalankan di Indonesia dengan mengikuti kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat merugikan rakyat Indonesia.

·         Inilah pengaruh langsung dari perekonomian dunia akibat Perang Dunia II yang mempengaruhi sistem pembangunan perekonomian di Indonesia sampai saat ini yaitu sistem kapitalisme dan neoliberalisme.

PENGARUH dalam KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BAGI INDONESIA

Sejak proklamasi Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidakmemihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional. Sedangkan aktif artinya Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan berpartisipasi meredakan ketegangan internasional.

Politik ini dipilih dalam rangka menjamin kerjasama dan hubungan baik dengan bangsa lain di dunia. Politik yang dicetuskan Mohammad Hatta ini dijalankan dari awal terbentuknya Indonesia hingga saat ini meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena adanya pengaruh dengan perubahan politik di dunia.

·         Penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dianggap mulai muncul ketika Indonesia pada masa Kabinet Sukiman (1951) dengan mengadakan pertukaran surat antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran dalam rangka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan protes sebab dianggap telah meninggalkan politik bebas aktif dan memasukkan Indonesia ke dalam sistem pertahanan Blok Barat.

·         Sementara itu pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I menitik beratkan pada kerjasama antara negara-negara Asia-Afrika dengan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Kenyataan tersebut bukan berarti Indonesia akan membentuk blok ketiga. Tujuan dibentuk organisasi ini adalah sebagai landasan dalam rangka memupuk solidaritas Asia-Afrika dan menyusun kekuatanagar mendapatkan posisi yang menguntungkan bagi bangsa Asia-Afrika di tengah percaturan politik internasional.

·         Pada masa Burhanuddin Harahap (1955) politik luar negeri Indonesia lebih dekat dengan Blok Barat, baik dengan Amerika, Australia, Inggris, Singapura dan Malaysia. Indonesia mendapatkan bantuan makanan dari Amerika (US$ 96.700.000).

·          Tahun 1956 untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menganut politik bebas aktif maka presiden Soekarno mengunjungi Uni Soviet. Dan ditandatangani perjanjian kerja sama pemberian bantuan ekonomi dengan tidak mengikat dari Uni Soviet(US$ 100.000.000). Indonesia juga mengunjungi Cekoslowakia, Yugoslavia, dan Cina. Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian di bawah PBB yang dikenal dengan Pasukan Garuda.

·         Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia turut mempelopori berdirinya Gerakan Non Blok (1961) sejak saat itu Manifesto Politik (Manipol) menjadi dasar pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia sehingga dunia terbagi menjadi NEFO (negara-negara komunis) dan OLDEFO (negara-negara kolonialis dan imperialis). Indonesia termasuk dalam kelompok NEFO sehingga menjalin hubungan erat dengan negara bok timur dan menjaga jarak dengan negara blok barat. Politik tersebut selanjutnya berkembang semakin radikal menjadi politik mercusuar dan politik poros. Politik Indonesia yang agresif selama masa Demokrasi Terpimpin memboroskan devisa, inflasi menjadi tidak terkontrol terlebih dengan adanya pemberontakan PKI 1965.

·         Politik pada masa Orde Baru lebih memperhatikan masalah stabilitas regional akan menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia.

Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan :

a)      Mempertahankan persahabatan dengan pihak barat

b)      Menjalankan politik pintu terbuka bagi infestor asing serta pinjaman luar negeri.

c)      Bergabungnya kembali Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember 1966.

d)     Memperbaiki hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena adanya politik konfrontasi masa Orde Lama.

e)      Didirikan pula bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga stabilitas kawasan.

f)       Pada 1992 Indonesia menjad ketua Gerakan Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di negara Yugoslavia (Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas beragama Islam).

g)      Indonesia menggunakan APEC untuk menentukan posisi kepemimpinan Indonesia. Awalnya Indonesia tidak mau bergabung sebab takut tidak mampu menghadapi liberalisasi perdagangan dan dipandang dapat mengurangi rasa kerjasama dianatara negara-negara ASEAN tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung dalam APEC. Dengan demikian Indonesia siap untuk mengikuti perdagangan bebas bagi negara-negara berkembang pada tahun 2020.